Jakarta, SayapBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti mekanisme bantuan pemerintah pada Program MBG yang nilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Program MBG atau Modal Bergulir Gotong Royong merupakan salah satu skema pemerintah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mendapatkan modal secara lebih mudah. Namun, mekanisme pelaksanaannya perlu mendapat perhatian khusus agar tidak salahgunakan atau menimbulkan praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurut KPK, beberapa titik rawan potensi konflik kepentingan muncul ketika pejabat atau pihak terkait memiliki kepentingan pribadi atau bisnis yang bersinggungan dengan penerima bantuan. Fenomena ini bisa mengurangi transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Mekanisme Bantuan MBG yang Perlu Diawasi
Program MBG memberikan bantuan modal bergulir kepada pelaku UMKM melalui proses yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari petugas pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga penerima bantuan. KPK menekankan bahwa setiap tahapan dalam mekanisme ini harus terbuka, terdokumentasi, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Beberapa risiko yang identifikasi KPK antara lain:
- Pemilihan penerima bantuan yang tidak transparan, sehingga menguntungkan pihak tertentu.
- Keterlibatan pejabat atau pihak ketiga dengan kepentingan pribadi, yang bisa memengaruhi keputusan penyaluran modal.
- Kurangnya audit dan pengawasan internal, yang memungkinkan praktik penyalahgunaan dana.
KPK mendorong pemerintah untuk memperketat prosedur, memastikan penyaluran dana lakukan secara transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua calon penerima. Dengan begitu, manfaat program MBG dapat rasakan secara optimal oleh UMKM tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
Imbauan KPK dan Pentingnya Transparansi
Selain menyoroti risiko, KPK juga memberikan imbauan tegas kepada pihak yang terlibat dalam Program MBG. Semua pejabat dan petugas diharapkan menjaga integritas, tidak memanfaatkan wewenang untuk keuntungan pribadi, dan selalu melaporkan setiap potensi pelanggaran.
KPK menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program bantuan pemerintah. Dengan sistem pengawasan yang kuat, risiko konflik kepentingan dapat minimalkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pelaku UMKM pun ingatkan untuk mengetahui hak dan prosedur bantuan yang benar. Apabila terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan dana, pelaku usaha bisa melaporkan kepada pihak berwenang agar tindakan cepat dapat ambil.
Kasus yang soroti KPK menjadi pengingat penting bahwa program pemerintah, meski bertujuan baik, tetap harus awasi secara ketat. Dengan pengelolaan yang transparan dan mekanisme yang jelas, Program MBG dapat menjadi solusi nyata bagi pengembangan UMKM, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
