Jakarta, SayapBerita.com – Anggota DPR RI Habiburokhman menegaskan bantahan terhadap pernyataan Johan Budi terkait isu amnesti Hasto Kristiyanto dan rekonsiliasi politik. Pernyataan Habiburokhman muncul setelah sejumlah media memberitakan dugaan langkah rekonsiliasi politik yang melibatkan pemberian amnesti terhadap Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Dalam klarifikasinya, Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Johan Budi tidak mencerminkan posisi politiknya maupun partai yang wakilinya.
Ia menekankan bahwa isu amnesti Hasto hanyalah spekulasi dan tidak ada dasar hukum maupun politik yang mendukung klaim tersebut. Penegasan ini bertujuan untuk meluruskan pemberitaan yang beredar di media sosial dan berbagai platform berita. Habiburokhman menambahkan bahwa rekonsiliasi politik sejatinya harus bangun melalui proses yang transparan dan berbasis mekanisme resmi, bukan melalui isu amnesti yang tidak pernah ajukan secara formal.
“Setiap langkah politik harus mengikuti konstitusi dan prosedur yang berlaku, bukan sekadar asumsi atau klaim sepihak,” kata Habiburokhman dalam pernyataan resminya.
Bantahan Tegas dan Klarifikasi Publik
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menekankan bahwa spekulasi mengenai amnesti Hasto dapat menimbulkan kebingungan publik dan memicu interpretasi yang salah mengenai arah politik nasional. Ia menilai, pemberitaan yang tidak akurat dapat menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. Oleh karena itu, ia secara tegas menepis klaim Johan Budi dan meminta media untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Selain itu, Habiburokhman menyampaikan bahwa isu rekonsiliasi politik merupakan hal yang sensitif dan seharusnya tangani melalui jalur komunikasi resmi antarpartai. Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas parlemen dan kepercayaan publik terhadap proses politik.
“Kami menghargai dialog politik, tetapi isu amnesti Hasto tidak pernah menjadi bagian dari diskusi resmi,” ujarnya.
Spekulasi tersebut muncul setelah sejumlah pihak mengaitkan pertemuan beberapa politisi dengan kemungkinan rekonsiliasi antara partai tertentu. Namun, Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada pertemuan resmi atau mekanisme formal yang membahas amnesti atau kompensasi politik terhadap Hasto.
Posisi Politik yang Tegas dan Transparan
Habiburokhman juga menegaskan posisi politiknya yang konsisten dan transparan. Ia menolak segala upaya yang menggunakan isu hukum untuk tujuan politik tertentu tanpa prosedur yang jelas. Menurutnya, amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang harus berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusi, bukan isu yang bisa goreng untuk kepentingan politik sementara. Selain itu, Habiburokhman menyerukan agar masyarakat menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum verifikasi. Ia menekankan pentingnya literasi politik agar warga dapat memahami proses politik secara benar tanpa terjebak isu spekulatif.
“Kami ingin masyarakat fokus pada program-program yang nyata dan kebijakan publik, bukan isu yang hanya mengganggu stabilitas politik,” tambahnya.
Dengan bantahan ini, Habiburokhman menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas parlemen dan mengedepankan transparansi dalam setiap proses politik. Klarifikasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi semua pihak agar berhati-hati dalam membuat klaim politik yang belum tentu akurat, khususnya yang berkaitan dengan amnesti atau rekonsiliasi antarpartai.
