Jakarta, SayapBerita.com – Partai Gerindra mengkritik keras Bupati Aceh Selatan karena melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya tengah landa bencana alam. Menurut partai, keputusan tersebut menunjukkan bentuk kepemimpinan yang buruk dan menimbulkan kekecewaan publik, terutama di tengah upaya evakuasi dan pemulihan korban bencana. Dalam pernyataannya, Gerindra menekankan bahwa seorang kepala daerah seharusnya menjadi figur yang hadir di tengah masyarakat, memberikan arahan, dan memastikan bantuan berjalan lancar selama krisis.
Namun, keputusan bupati meninggalkan wilayah yang terdampak bencana anggap menimbulkan kesan abai terhadap tanggung jawab pemerintahan. Warga Aceh Selatan pun menyampaikan kekecewaan mereka, menilai kehadiran pemimpin di tengah bencana sangat penting untuk memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif. Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan bahwa pengelolaan tanggap darurat tetap berjalan melalui tim darurat dan pejabat yang tunjuk untuk menangani situasi selama bupati berada di luar negeri.
Kritik Gerindra dan Dampak pada Publik
Gerindra menilai bahwa meninggalkan wilayah saat krisis bukan hanya masalah etika kepemimpinan, tetapi juga berdampak pada efektivitas penanganan bencana. Dalam sebuah konferensi pers, Wakil Ketua Partai menyatakan,
“Kepemimpinan bukan hanya soal simbol, tetapi hadir dan memastikan masyarakat terlindungi. Tinggalkan saat bencana adalah keputusan yang salah.”
Kritik ini mendapat respons dari publik di media sosial, di mana warga menyoroti pentingnya kepala daerah hadir langsung dalam koordinasi penanganan darurat. Banyak yang menyayangkan bahwa selama perjalanan bupati. Komunikasi langsung dengan tim lapangan menjadi terbatas, meski pemerintah daerah menegaskan jalur koordinasi tetap berjalan. Bencana yang terjadi di Aceh Selatan meliputi banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang memerlukan penanganan cepat. Kehadiran pejabat daerah biasanya butuhkan untuk meninjau lokasi terdampak, menyalurkan bantuan, dan memastikan jalur logistik tetap terbuka. Absennya kepala daerah dalam situasi ini anggap memperlambat respons awal terhadap bencana.
Tanggapan Pemerintah Daerah dan Langkah Tanggap Darurat
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa selama Bupati Aceh Selatan menunaikan ibadah umrah. Pengelolaan tanggap darurat tetap jalankan oleh pejabat yang tunjuk dan tim BPBD setempat. Posko pengungsian, distribusi logistik, dan evakuasi warga tetap beroperasi sesuai prosedur standar. Meski begitu, kritik dari Gerindra dan masyarakat menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang terlihat secara langsung di tengah krisis memiliki nilai strategis. Pemerintah daerah menegaskan akan mengevaluasi prosedur komunikasi dan koordinasi agar ke depannya. Pemimpin tetap bisa mendampingi tim lapangan meski sedang berada di luar wilayah.
Selain itu, warga berharap adanya transparansi terkait perkembangan bantuan dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Hal ini anggap penting agar masyarakat tetap merasa perhatikan, sekaligus menekan potensi kesalahpahaman atau kekhawatiran akibat ketidakhadiran kepala daerah di lapangan. Kejadian ini menjadi sorotan nasional, menegaskan bahwa figur kepala daerah harapkan hadir secara nyata di tengah krisis. Kritik Gerindra dan reaksi publik menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepemimpinan aktif saat bencana, meski aktivitas pribadi tetap hormati.
