Jakarta, SayapBerita.com – Wakil Ketua MPR, Muzani, mengungkap pesan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut Muzani, Prabowo meminta agar proses amendemen lakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Pernyataan ini sampaikan Muzani saat menghadiri diskusi publik tentang dinamika politik nasional. Ia menekankan bahwa pesan Prabowo bukan berarti menolak amendemen, melainkan mengingatkan pentingnya kajian matang sebelum mengambil keputusan.
Konteks Pesan Prabowo
Menurut Muzani, Prabowo menekankan bahwa amendemen UUD adalah isu strategis yang berdampak jangka panjang bagi negara.
“Beliau mengingatkan agar setiap langkah bahas secara cermat, melibatkan berbagai pihak, dan tidak tergesa-gesa,” jelas Muzani.
Muzani juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial selama proses amendemen berlangsung. Hal ini, menurutnya, menjadi pesan penting bagi para pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat. Muzani menyebut, pihak MPR telah membentuk tim kajian yang bertugas menelaah berbagai aspek terkait amendemen UUD, termasuk dampak politik, ekonomi, dan hukum. Tim ini harapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif sebelum ada keputusan final.
Prabowo, kata Muzani, mengingatkan bahwa amendemen bukan hanya soal perubahan teks hukum, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan politik dan pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, setiap langkah harus lakukan perlahan namun pasti, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Muzani menegaskan bahwa pesan Prabowo juga sebagai bentuk kontrol politik internal. Tujuannya adalah agar proses amendemen tetap transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan spekulasi negatif di publik. Isu amendemen UUD 1945 memang kembali mencuat di berbagai kalangan, terutama terkait wacana perubahan pasal-pasal strategis. Dengan pesan Prabowo yang sampaikan Muzani, harapkan proses ini dapat berjalan lebih terstruktur dan matang, tanpa tekanan politik yang bersifat instan.
